MERANDAL BAND
Akhirnya, Agustus lalu terbentuk juga sebuah band profesional yang personelnya terdiri dari anak-anak Pakpak (baca beritanya di rubrik
kebudayaan). Sebuah band yang namanya diambil dari kata Pakpak; MERANDAL yang artinya kurang lebih cakep sekali, bagus
sekali.
Ini adalah wujud dari kepedulian anak-anak muda Pakpak yang tidak cuma bicara. Bahkan personelnya sendiri, maunya
» Selengkapnya .....
Donatur Dompet Pakpakonline
03/11/2008 :: Nasrul Bahar
28/02/2008 :: Makmur Bintang - LHOKSEUMAWE
19/07/2007 :: Jansen H Sinamo - Jakarta
19/07/2007 :: Albiker Sinamo, SE,MSc. - Jakarta
28/05/2007 :: Haris Kudadiri- PT Freeport Indonesia PAPUA
17/03/2007 :: Sdr. Elohansen Padang, S.si - Manokwari
15/03/2007 :: Irham Hidayat Padang - Kaltim
NB: BANK MANDIRI Cab. SUDIRMAN YOGYAKARTA
a.n Nur Wahyu Hanani No.Rek :137-0001207741
'IKATAN KELUARGA PAKPAK DAIRI SILIMA SUAK BANDUNG SEKITARNYA (IKEPDASIS)'
Mengundang yang terhormat :
Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menghadiri pelantikan pengurus IKEPDASIS dan Malam Budaya Pakpak Dairi,
hari : Selasa, 20 Mei 2008
Pukul 15.30 – 18.00 : Talkshow
Pukul 18.00 – 22.00 : Makan bersama
Pelantikan pengurus
Hiburan artis dan pagelaran tari
Tempat : Aula Agape Lt. 4 RS.Immanuel Jl.Peta No,161 Bandung
Hormat kami,
Ketua Panitia
Rajasa P Berutu, S.Sos
Catt : -
Rabu, 23/06/2010
DPRD Desak Pemkab Pakpak Bharat Perbaiki PLTMH
Salah satu rekomendasi yang dinilai sungguh urgen dari Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Pakpak
Bharat kepada eksekutif dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Akhir Masa Jabatan (LKPj-AMJ) kepala daerah adalah meminta dan mendesak pemerintah
supaya segera memperbaiki proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mykro Hidro (PLTMH).
Rekomendasi dewan bernomor: 10/K.DPRD/PB/V/2010 telah disampaikan kepada Bupati
Pakpak Bharat dalam sidang rapat paripurna istimewa DPRD yang digelar belum
lama ini.
PLTMH yang terletak di Dusun Pangkalen, Kecamatan Siempat Rube dimaksud, merupakan
agenda pelaksanaan kegiatan tahun anggaran (ta) 2009 lalu dan berbiaya Rp 796
juta. Sedianya, prasarana penerangan itu telah dapat berfungsi dan dinikmati
penduduk yang bermukim di sekitar kecamatan tersebut. Namun, sejak rampung dikerjakan,
hingga kini fasilitas dari proyek itu selalu menuai kritikan dari sejumlah kalangan,
terlebih-lebih insane pers.
Proyek yang dikerjakan oleh CV JT inipun tengah dililit berbagai persoalan,
seperti panel dinamo mesin, yang seharusnya
telah tersedia, sampai sekarang belum terpasang. Informasi yang diperoleh wartawan,
dinamo dimaksud telah diambil oleh salah seorang teknisi pekerjaan saat itu
berinisial BM. Hal itu dilakukannya, karena gaji atau upahnya belum dibayarkan
oleh pihak pemborong CV YT. Ironisnya lagi, PLTMH tersebut sudah diserahterimakan
kepada Organisasi
masyarakat Setempat (OMS). Sebelumnya, menurut pengakuan PPTK kepada wartawan
bahwa, paket proyek dimaksud dibatalkan pada proses pelaksanaan pelelangan pertama.
Tapi kemudian, oleh tim Unit Layanan Pengadaan Barang dan
Jasa (ULPBJ) yang diketuai KB tiba-tiba mengumumkan CV JT sebagai pemenang tender.
Disinyalir dan diduga keras, terjadi Kolusi, Korupsi dan Nepotiseme (KKN) dalam
pelaksanaan lelang. Hal ini dikuatkan dengan salinan surat
peryataan tertanggal 11 September 2009 dan ditanda tangani oleh JSB yang bertindak
sebagai Wakil Direktur CV JT. Isi salinan tersebut, dan diduga untuk meloloskan
CV JT sebagai pemenang dinyatakan, JSB telah memberikan uang sebesar
Rp75 juta kepada sekretaris ULPBJ SP. Dilema pun terus berlanjut hingga pelaksanaan
dan finishing pekerjaan.
Dalam paparannya, dewan juga menyinggung prasarana sejenis yang terletak di
Desa Lae Langge Namuseng, Kecamatan STU Julu dan PLTMH di Dusun Lae Merempat
(STU Jehe). Kasus yang hampir serupa juga terjadi dua pembangkit listrik mini
itu, sama-sama tidak dapat difungsikan.
Anehnya lagi, mesti paket belum rampung diselesaikan kala itu karena tiba-tiba
dihantam banjir kiriman, pihak instansi yang membawahi proyek ini telah melakukan
transaksi pembayaran kepada rekanan 100 % melalui Pejabat Pelaksana
Tehnik Kegiatan (PPTK) Desember 2009 lalu.
Ketika dihubungi via telepon seluler, Rabu (9/6) salah seorang anggota DPRD
Pakpak Bharat Mansehat Manik SPd
mengharapkan perhatian serius dari pihak eksekutif. “Hingga kini kami
kasih menunggu action kepala daerah. Dewan hanya bias mengeluarkan rekomendasi
atas persoalan tersebut dan kemudian supaya ditindaklanjuti pemkab. Jika tidak,
kami
(dewan) bisa menyampaikan permasalahan ini kepada pihak hukum, secara langsung,”
tegas Mansehat.
Sementara, saat disinggung mengenai PLTMH dimaksud, Bupati Pakpak Bharat H Makmur
Berasa SH hanya menjawab ringkas. “Sekarang sedang diminta keterangan
dan pertanggungjawaban para petugas yang
terlibat dalam pelaksanaan proyek itu,” ujarnya.